Make your own free website on Tripod.com

Batalkan Perjanjian Keamanan

Tersinggung, RI Mulai Lawan Australia

 

Jakarta, AP Post.

Indonesia membatalkan perjanjian keamanan dengan Australia yang telah berumur empat tahun. Pasalnya pemerintah menilai sikap Canberra terlalu berlebihan terhadap masalah Timtim. Namun, sikap Indonesia tersebut, dianggap sepele oleh Pemerintahan Australia. Pasalnya mereka menilai penjanjian tersebut memang harus diakhiri, karena peninggalan pemerintahan yang lama. Mereka tidak terkejut dengan keputusan tersebut.

 

 

"Republik Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian keamanan dengan Australia yang ditandatangani 18 Desember 1995,"tegas Menko Polkam Feisal Tanjung kepada wartawan di Jakarta.Menurut Feisal, Australia satu dari beberapa negara yang mengakui integrasi Timtim telah menyinggung perasaan Jakarta dengan berbagai komentar tentang bencana di Timtim.RI mencatat sikap dan perilaku Australia tidak membantu hubungan bilateral yang saling menghargai pemerintah, integritas, dan prinsip-prinsip untuk tidak saling mengganggu.Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan perilaku Australia tersebut yang merusak perjanjian bilateral seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Australia dengan menghentikan kerjasama militer dan membantu meninjau ulang kerjasama di bidang keamanan.Terhadap sikap pemerintah tersebut, sejumlah anggota DPR-RI menyatakan dukungannya. Menurut mereka, langkah tersebut harus dilakukan agar Australia tahu diri dan menghargai integritas bangsa Indonesia. "Sikap tegas pemerintah terhadap Australia memang sangat diharapkan sebagian besar masyarakat Indonesia," kata anggota Komisi I DPR-RI Yasril Ananta Baharuddin kepada AP Post, kemarin.Menurut Yasril belakangan ini Australia menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dengan Indonesia. Terutama dalam menyikapi masalah Timtim. Sikap tersebut membuktikan Australia tidak tulus dalam menjalin hubungan Indonesia. Sebab itu, Indonesia juga harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap Australia. "Kita harus menegakkan harga diri bangsa," timpalnya.Mantan diplomat itu mengatakan persoalan Timtim ternyata menjadi komoditas politik lokal di Australia. Makanya sikap Australia terhadap Indonesia belakangan ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentigan politik. "Itulah yang menyakitkan hati bangsa Indonesia,"tukasnya seraya menambahkan, "Kalau perlu pemerintah meninjau semua perjanjian kerjasama dengan Australia."Anggota FKP Slamet Effendy Yusuf mengatakan pembatalan perjanjian keamanan dengan Australia memang harus dilakukan pemerintah. Selama ini, Australia bersikap sangat tidak simpatik pada Indonesia, terutama dalam menyikapi persoalan di Timtim. Buktinya personil-personil mereka di UNAMET sangat menunjukkan keberpihakan pada kelompok tertentu. Selain itu, ada pressure terhadap pemerintah Indonesia lewat ancaman intervensi. "Hal ini menunjukkan arogansi Australia terhadap Indonesia," tukasnya.Sikap Australia memang sangat membingungkan. Menurut Slamet, dulu mereka yang mendukung aneksasi Indonesia terhadap Timtim. Tapi belakangan, merekalah yang ngotot menolak. Hal itu terjadi karena, persoalan Timtim sudah menjadi komoditas politik domestik. Karena itu sikap mereka akan terus berubah-ubah. "Makanya pemutusan perjanjian keamanan tersebut sangat bagus untuk mengingatkan Australia bahwa Indonesia itu perlu konsistensi sikap," ungkapnya lagi.Wakil Ketua Komisi I Farida berpendapat sikap pemerintah yang tegas itu tentu akan memuaskan hati rakyat Indonesia. Hal itu boleh dianggap sebagai pelipurlara hati rakyat yang tegas-tegas menolak keikutsertaan Australia tapi tidak diindahkan PBB."Australia kan sudah jelas-jelas melecehkan integritas bangsa Indonesia. Makanya harus ada sikap tegas pemerintah terhadap mereka," ujarnya.Bahkan dengan tegas Farida menganjurkan agar Indonesia mempertimbangkan perjanjian-perjanjian lain dengan Australia. Dia yakin, Indonesia tidak akan terlalu banyak dirugikan bila memutuskan sejumlah perjanjian lainnya dengan Australia.

Anggap Sepele

Sementara itu, PM Australia John Howard mengaku tidak terlalu memikirkan soal pemutusan kerjasama militer RI-Australia karena perjanjian keamanan kedua negara itu memang tidak jalan lagi sejak beberapa bulan terakhir.    "Saya pikir hal itu bukan masalah besar. Saya tidak terlalu memikirkannya maupun terkejut atas keputusan tersebut," kata Howard di Canberra, Kamis, menanggapi keputusan pemerintah RI untuk memutuskan pakta pertahanan kedua negara.    Howard menyatakan pemerintah Jakarta mungkin menilai kebijakan itu sebagai isyarat penting, tetapi tidak bagi Canberra.    Ia mengakui hubungan bilateral kedua negara kini dalam keadaan tegang karena masalah Timtim. Howard meyakini bahwa kebijakan pemerintahnya atas Timtim sudah benar.    Jika karena masalah Timtim hubungan kedua negara memburuk, menurut Howard, hal itu tidak masalah. Pemerintah Australia tetap memilih untuk mempertahankan kebijakannya atas Timtim, katanya.    Ia mengharapkan hubungan kedua negara dapat membaik kembali di masa datang dengan berdasar pada hubungan yang lebih realistis dibandingkan sebelumnya.    Ketika ditanya apakah ia tidak khawatir dengan gelombang demonstrasi anti-Australia di Indonesia dan kemungkinan konflik senjata antara pasukan Australia dan TNI di Timtim, Howard mengatakan situasi sekarang memang sangat sulit.    Namun ia yakin tidak akan sampai terjadi kontak senjata antara pasukan kedua negara di Timtim. "Keputusan sudah diambil dan kami tidak akan mundur kembali," katanya.    Howard kembali mengingatkan bahwa misi pasukan Australia ke Timtim mengundang risiko. Untuk itu, pasukan Australia akan berusaha menekan sekecil mungkin risiko bahaya itu.    Sejumlah bonus dan tunjangan juga telah dijanjikan pemerintah Howard kepada 4.500 anggota pasukan Negara Kanguru yang akan memimpin pasukan multinasional ke Timtim.    Mengenai kapan keberangkatan pasukan multinasional ke Timtim, Howard tetap merahasiakannya. Tetapi diperkirakan sekitar hari Minggu atau Senin ini.Peninggalan Keating    Senada dengan Howard, Menhan John Moore kepada wartawan di Canberra, Kamis, mengatakan kerjasama pertahanan antara RI-Australia itu merupakan peninggalan rejim lama pemerintahan PM Paul Keating dari Partai Buruh.    Menurut Moore, isi perjanjian yang ditandatangani tahun 1995 oleh kedua pemerintah tersebut tidak substansial. "Ini adalah perjanjian pemerintahan Keating. Saya pikir (perjanjian tersebut) tidak banyak substansinya," ujar Moore.    Meski begitu Menhan John Moore akan mencoba untuk membangun kembali hubungan dengan Jakarta. Pemerintah Australia sangat ingin untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia di masa depan, katanya.    Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung selaku Menlu Ad Interm, Kamis, mengumumkan bahwa Indonesia membatalkan rangkaian kerja sama keamanan dengan Australia terhitung tanggal 16 September 1999.    Keputusan tersebut, menurut Feisal Tanjung, karena Australia yang penah mengakui integrasi Timtim, telah menyinggung Jakarta dengan komentarnya yang keras mengenai kekerasan yang terjadi di Timtim.    RI melihat tingkah laku dan aksi Australia berkaitan dengan Timor Timur tidak lagi sesuai dengan hubungan bilateral berdasarkan sikap saling menghargai kedaulatan, integritas nasional dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri.(nev/ant)