Make your own free website on Tripod.com

Dugaan KKN Untan, Mahasiswa Tuntut Sikap Rektor

Pengungsi KKS Datangi Kanwil Trans dan PPH

 

Pontianak,AP Post

Puluhan mahasiswa Universitas Tanjungpura yang tergabung dalam Komite Pemilihan Raya Keluarga Besar Mahasiswa (KPR-KBM) Untan, Kamis (16/9) siang menggelar unjuk rasa  menuntut sikap Rektor Ir Hj Purnamawati atas kasus dugaan mark up senilai  Rp 2,3 miliar yang melibatkan dosen dan pejabat Untan. Mereka menilai, rektor tidak punya sikap atas kasus yang cukup mencoreng perguruan tinggi negeri itu. Sementara itu, ratusan pengungsi korban kerusuhan Sambas, menggelar demo di Kanwil Trans dan PPH, menuntut agar nasib mereka lebih diperhatikan.

Sebelum menuju rektoriat, mahasiswa mengelilingi kampus guna menarik simpati mahasiswa  di tiap fakultas. Sedikit  demi sedikit jumlah pengunjuk rasa bertambah.  Kecuali membawa bendera merah putih,  mereka juga mengusung sejumlah spanduk yang berisikan gerakan moral memberantas praktik KKN di Untan.

Sekitar pukul 11.00 WIB mereka menduduki halaman parkir mobil rektor. Secara bergiliran mereka menyuarakan ketidakberesan sejumlah oknum Untan, maupun kiprah Untan di Kalbar. Mereka menyoroti soal dugaan korupsi Rp 2,3 miliar yang dilakukan oknum dosen. Rasa prihatin dengan kondisi Untan juga mereka coretkan melalui spanduk, yang antara lain berbunyi 'KKN di Untan, Rektor Kok Diam', 'Seret Koruptor Untan ke Pengadilan', 'Usut KKN di Untan, Kajati Jangan Tidok (tidur-red)'. Mereka mempersoalkan mengapa Purnamawati tidak berkomentar dan menghindar saat ditanya wartawan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Rp 2,3 Miliar. "Kami merasa sedih dengan keadaan itu," kata salah seorang pengunjuk rasa.

Syamsuri, salah seorang aktivis KPR KBM Untan menyayangkan sikap rektor. "Seharusnya lembaga perguruan tinggi harus menjadi oposisi, juga menjadi gerakan moral dalam memberantas KKN," tegas Syamsuri yang juga Sekjen Solmadapar itu.

Koordinator KPR BKM Untan,  Roni Yani dalam pernyataannya meminta Rektor bersikap secara tegas terhadap benar atau tidaknya korupsi yang dilakukan oknum-okunm Untan. Kemudian mengeluarkan oknum-oknum  yang terbukti berbuat KKN dari Untan. "Rektor harus memiliki komitmen yang kuat  untuk mengkampanyekan anti KKN di Untan," tegasnya.

Pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi untuk bangun dari tidur panjangnya. Selain itu melakukan tanggungjawabnya untuk mengusut tuntas kasus-kasus KKN baik di Untan maupun di Kalbar.

Komitmen Rektor

Pengunjuk rasa juga meminta Purnamawati untuk  menemui mereka dan menjawab sejumlah pertanyaan. Setelah didesak akhirnya, Purnamawati dan sejumlah pejabat keluar.

Menanggapi pertanyaan dari  salah seorang pengunjuk rasa soal komitmen dirinya sebagai rektor, Purnamawati belum memberikan  jawaban yang memuaskan, sehingga membuat pengunjuk rasa merasa kecewa."Komitmen rektor tidak  diungkapkan. Kami tidak puas dengan jawaban itu, padahal komitmen itu hal yang kami minta sebab itu prinsip," katanya.   

Demo Pengungsi

Sementara itu, sekitar seratus warga pengungsi kasus kerusuhan Sambas, Kamis (16/9) pukul 09.00 WIB mendatangi Kanwil Transmigrasi  dan  PPH  Kalbar guna  mempertanyakan  komitmen Deptran dalam  menangani Korban Kerusuhan Sambas (KKS). Pasalnya mereka melihat program yang dijalankan pihak transmigrasi tidak optimal.

Datang dengan membawa sejumlah pamflet,  warga pengungsi menuntut komitmen Kanwil Deptran dan PPH Drs HA Munasib H  untuk menuntaskan persoalan yang mereka hadapi. Mereka memberi waktu pada Munasib  hingga Senin  (20/9) untuk memberikan jawabannya.

"Jika tidak kami akan  mengerahkan anak-anak kecil, orang tua, pemuda bahkan semua wanita yang ada di pos-pos pengungsian untuk datang kemari," tegas Aris, salah seorang aktivis

Gerakan Masyarakat Untuk  Kemanusiaan dan Keadilan (Gemanika) menjawab AP Post.

Menurutnya, program yang dijalankan tidak optimal dan sangat jauh dari yang diharapkan dalam menangani KKS secara menyeluruh.

Indikasi ini terlihat pada  kebijakan Deptrans dan PPH yang akan menempatkan kembali KKS di Tebang Kacang dengan kapasitas 1000 KK masih tersendat-sendat. Selain itu tidak sesuai dengan rencana semula.

Diabaikan

Menurut Nagian Himawan, Sekretaris Himma Kalbar, penanganan

proyek dilakukan PT  Waltonindo Jaya, dengan mengambil tenaga dari warga pengungsi. "Yang dikeluhkan belakangan ini adalah mengenai upah yang selalu diabaikan," kata Nagian.

Selain upahnya selalu terabaikan juga pengadaan pengadaan barang atau peralatan yang tidak seimbang. "Dengan demikian, selain memerlukan waktu yang lama, juga   terkesan memeras terlalu besar tenaga warga pengungsi yang ada di Desa Tebang Kacang," ujarnya.

Menjawab AP Post, Kakanwil Deptrans dan PPH Drs HA Munasib H menjelaskan  tak ada niat dari Deptran untuk menyepelekan penanganan terhadap KKS. Justru dengan adanya pernyataan tadi menjadi bahan bagi mereka untuk dievaluasi.

"Kami akan menjawab pernyataan tertulis itu pada 20  September. Kami juga akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait," katanya. (rah/tam).