Diprotes, PKP dan PBB Tak Bergeming

Caleg Jadi PDIP Diajukan

 

Pontianak, AP Post

Panitia Pemilihan Daerah (PPD) II Kotamadia Pontianak, kemarin melakukan verifikasi (pemeriksaan) terhadap calon-calon jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kodya, yang peresmiannya akan dilakukan pada 22 September.

Anggota PPD II Kodya yang juga merupakan Ketua Tim Tujuh Dimyati Usman kepada AP Post, menyatakan setelah selesai melakukan verifikasi, nama-nama caleg tersebut baru akan dikirimkan ke Tingkat I guna selanjutnya mendapat pengesahan dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kalbar.

Diutarakan Dimyati, verifikasi dilakukan menyangkut beberapa hal diantaranya, persyaratan EG1--surat tanda penerimaan penetapan untuk anggota DPRD II, EG2--surat pernyataan penerimaan penetapan terpilih anggota DPRD II, BB--pernyataan kesediaan untuk menjadi calon anggota, BB1--surat keterangan syarat-syarat calon, BB2--surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan BB3--surat pernyataan kekayaan pribadi calon anggota serta BB4--riwayat hidup dan ditambah pula surat keterangan dari dokter dan ijazah dengan syarat pendidikan minimal SLTP.     

Menanggapi apakah ada protes yang masuk. "Ada," katanya menyebutkan protes diberikan dari PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) atas calegnya. "Namun sampai sekarang kita tetap mengacu kepada keputusan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah PKP, yang masih tetap mempertahankan nama Syuib Karim," ujarnya begitu pula dari caleg jadi PBB. "Tetap H Djayadi H Umar," tambahnya.

PDI-Perjuangan ujar Djayadi sesuai dengan deadline diberikan telah pula memasukkan namanya, begitu pula dari TNI yang telah lama memasukkan daftar calegnya.

Datangi Buchary

Dinilai Kepala Sekretariat PPD II Kodya tak mau transparan, akomodatif dan selalu menghindar guna penyelesaian masalah internal dengan PPD II, Rabu (15/9) lalu, dengan didampingi Ketua PPD I Kalbar dr Hubertus Tekuwan Oevang Oeray, Ketua PPD II Noviandi SH serta Sekretaris Umri Spd, Ketua Tim Tujuh Dimyati bersama Sekretaris Juanda, menghadap ke Walikota H Buchary A Rachman.

Dimyati menyatakan dalam pertemuan tersebut, Buchary berjanji akan membentuk tim guna melakukan verifikasi terhadap kesekretariatan, guna melakukan ricek atas kebenaran dari laporan yang disampaikan PPD II Kodya.

"Dia (Buchary) berjanji secepatnya, satu minggu sejak kemarin untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya seraya menyatakan akan menunggu janji Walikota.

Sementara anggota PPD II Kodya Rahmat, menyatakan dia sendiri bersama anggota yang lain telah beberapa kali kepihak sekretariat guna ikut membantu menyelesaikan persoalan itu, namun pihak kesekretariat tetap tak transparan. "Itulah produk Orba,"katanya dengan nada tinggi.

Peresmian Belum Pasti      

Sementara itu sampai kemarin kepastian peresmian, pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tingkat I Kalbar, belum ada kepastiannya, karena masih menunggu Tim Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I Kalbar yang berangkat ke KPU dan Mendagri di Jakarta guna meminta pengesahan terhadap nama-nama calon legislatif yang telah diajukan partai politik.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD I Kalbar Morni Syahidan menjawab AP Post Kamis (16/9) diruang kerjanya. "Belum ada informasi yang pasti. Kami masih menunggu Tim PPD I dari Jakarta," katanya.

Morni Syahidan mengatakan panitia sendiri telah melakukan persiapan untuk peresmian aggota DPRD I, bahkan telah pula menghubungi pihak-pihak yang akan ikut terlibat dalam pelantikan tersebut. "Kami siap untuk segera melakukan peresmian asalkan sudah ada SK dari Mendagri terhadap caleg-caleg yang akan diresmikan," kata Morni.(ast)