Diprotes, PKP dan PBB Tak Bergeming
Caleg
Jadi PDIP Diajukan
Pontianak,
AP Post
Panitia
Pemilihan Daerah (PPD) II Kotamadia Pontianak, kemarin melakukan verifikasi
(pemeriksaan) terhadap calon-calon jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kodya, yang peresmiannya akan dilakukan pada 22 September.
Anggota
PPD II Kodya yang juga merupakan Ketua Tim Tujuh Dimyati Usman kepada AP Post,
menyatakan setelah selesai melakukan verifikasi, nama-nama caleg tersebut baru
akan dikirimkan ke Tingkat I guna selanjutnya mendapat pengesahan dan dibuatkan
Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kalbar.
Diutarakan
Dimyati, verifikasi dilakukan menyangkut beberapa hal diantaranya, persyaratan
EG1--surat tanda penerimaan penetapan untuk anggota DPRD II, EG2--surat
pernyataan penerimaan penetapan terpilih anggota DPRD II, BB--pernyataan
kesediaan untuk menjadi calon anggota, BB1--surat keterangan syarat-syarat
calon, BB2--surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan BB3--surat
pernyataan kekayaan pribadi calon anggota serta BB4--riwayat hidup dan ditambah
pula surat keterangan dari dokter dan ijazah dengan syarat pendidikan minimal
SLTP.
Menanggapi
apakah ada protes yang masuk. "Ada," katanya menyebutkan protes
diberikan dari PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) atas calegnya. "Namun
sampai sekarang kita tetap mengacu kepada keputusan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah
PKP, yang masih tetap mempertahankan nama Syuib Karim," ujarnya begitu
pula dari caleg jadi PBB. "Tetap H Djayadi H Umar," tambahnya.
PDI-Perjuangan
ujar Djayadi sesuai dengan deadline diberikan telah pula memasukkan namanya,
begitu pula dari TNI yang telah lama memasukkan daftar calegnya.
Datangi
Buchary
Dinilai
Kepala Sekretariat PPD II Kodya tak mau transparan, akomodatif dan selalu
menghindar guna penyelesaian masalah internal dengan PPD II, Rabu (15/9) lalu,
dengan didampingi Ketua PPD I Kalbar dr Hubertus Tekuwan Oevang Oeray, Ketua
PPD II Noviandi SH serta Sekretaris Umri Spd, Ketua Tim Tujuh Dimyati bersama
Sekretaris Juanda, menghadap ke Walikota H Buchary A Rachman.
Dimyati
menyatakan dalam pertemuan tersebut, Buchary berjanji akan membentuk tim guna
melakukan verifikasi terhadap kesekretariatan, guna melakukan ricek atas
kebenaran dari laporan yang disampaikan PPD II Kodya.
"Dia
(Buchary) berjanji secepatnya, satu minggu sejak kemarin untuk membantu
menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya seraya menyatakan akan
menunggu janji Walikota.
Sementara
anggota PPD II Kodya Rahmat, menyatakan dia sendiri bersama anggota yang lain
telah beberapa kali kepihak sekretariat guna ikut membantu menyelesaikan
persoalan itu, namun pihak kesekretariat tetap tak transparan. "Itulah
produk Orba,"katanya dengan nada tinggi.
Peresmian
Belum Pasti
Sementara
itu sampai kemarin kepastian peresmian, pengambilan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPRD) Tingkat I Kalbar, belum ada kepastiannya, karena masih
menunggu Tim Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I Kalbar yang berangkat ke KPU dan
Mendagri di Jakarta guna meminta pengesahan terhadap nama-nama calon legislatif
yang telah diajukan partai politik.
Hal itu
dikemukakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD I Kalbar Morni Syahidan menjawab AP
Post Kamis (16/9) diruang kerjanya. "Belum ada informasi yang pasti. Kami
masih menunggu Tim PPD I dari Jakarta," katanya.
Morni
Syahidan mengatakan panitia sendiri telah melakukan persiapan untuk peresmian
aggota DPRD I, bahkan telah pula menghubungi pihak-pihak yang akan ikut
terlibat dalam pelantikan tersebut. "Kami siap untuk segera melakukan
peresmian asalkan sudah ada SK dari Mendagri terhadap caleg-caleg yang akan
diresmikan," kata Morni.(ast)