Kursi Ketua, Milik Siapa?
Pontianak,
AP Post
SETELAH
meraih kursi yang kerap diidentikkan dengan barang empuk itu, ternyata masih
ada kursi yang lebih empuk lagi untuk diperebutkan. Kursi Ketua (Pimpinan) DPRD
Kalbar! Konon, selain bergengsi dalam hal prestise protokoler, kursi sang ketua
juga punya nilai politis, maklum lembaga yang diketauanya adalah lembaga
penjelmaan dari rakyat sebagai hasil Pemilu lebih-lebih jika disertai
embel-embel DPRD reformasi (?). Siapakah figur-figur yang bakal diunggulkan
menduduki kursi Ketua Dewan itu, serta fasilitas apa saja yang dinikmati sang
ketua simak laporan berikut ini.
KENDATI
DPRD Kalbar belum diresmikan, namun bursa Ketua Dewan beserta pimpinan Dewan
sudah mulai menyemarakkan panggung politik Kalbar. Hal yang sama juga terjadi
di tinggakat II tentunya. Setidaknya ada lima nama telah meramaikan bursa calon
Ketua DPRD Kalbar.
Perebutan
kursi Ketua kemudian menjadi hangat, lantaran jika semula UU No 4 tahun 1999
mengisyaratkan partai peraih suara terbanyak otomatis menjadi ketua dan peraih
terbanyak berikutnya menjadi wakil-wakil ketua, namun ada pasal lain dan Surat
Edaran Depdagri yang memberi isyarat lain bahwa pemilihan dimaksud harus
melalui pemilihan, maka bursa calon ketua pun menghangat. arena, dengan kata
lain peraih suara terbesar tidak mutlak menjadi ketua, kendati kansnya lebih
besar.
Sejauh
ini sedikitnya ada enam elit partai yang telah ditetapkan sebagai Caleg
terpilih disebut-sebut bakal menduduki kursi Ketua, mereka adalah H Gusti
Syamsumin dari FKP, H Rudy Alamsyahrum BE dari PDI Perjuangan, H Syarif
Abdullah Alwi dari PPP, Suharsono SSos dari TNI/Polri, Silvanus Sungkalang SH
dari PDI dan dr Hubertus Tekuwaan Oevang Oeray dari PBI.
Diatas
kertas, Gusti Syamsumin memang unggul karena partai Golkar peraih suara
terbanyak dengan 14 kursi. Masih berdasarkan perhitungan diatas kertas, pesaing
terdekatnya adalah Rudy Alamsyahrum dimana PDIP meriah 11 kursi, atau kader
dari PPP yang sementara ini disebut-sebut H Syarif Abdullah Alwi. Kendati
meraih enam kursi dan berada diurutan ke tiga setingkat dengan fraksi
TNI/Polri, namun kans Abdullah Alwi atau kader PPP lainnya cukup terbuka
mengingat format dukungan poros tengah yang solid, sehingga memungkinkan kader
PPP untuk tampil.
Kecuali
Syarif Abdullah, peluang juga dimungkinkan kepada Tekuwaan, karena kendati PBI
hanya meraih empat kursi namun ada format-format koalisi yang memungkinkan
Tekuwaan meraih dukungan. Hal ini pernah dibuktikannya ketika merebut kursi
Ketua PPD I Kalbar. Begitu pula Sungkalang, selain solid dengan empat kursinya
tidak tertutup kemungkinan PDI membangun koalisi dengan sejumlah partai yang
"sehaluan".
Sementara
TNI/Polri yang meraih enam kursi, bisa menjadi alternatif lebih-lebih andai,
koalisi yang dibangun fraksi-fraksi lain pecah. Sebut saja contoh kasus pemilihan
Ketua DPRD DKI, jika pilihan itu jatuh pada TNI/Polri, maka peluangnya bakal
diraih Suharsono karena, diantara Caleg jadi TNI/Polri dialah anggota paling
senior, sebuah tradisi yang melekat di tubuh TNI/Polri.
Rudy
Alamsyahrum sendiri menjamin 11 anggota fraksi solid, bahkan pihaknya telah
mempersiapkan langkah-langka melobi fraksi lain untuk bergabung. "Saya
yakin kok, bakal terpilih sebagai Ketua, sebab 11 anggota kita sudah solid
ditambah dukungan dari partai-partai kecil yang sejalan dengan perjuangan
reformasi," katanya menjawab AP Post Jumat malam.
Ditanya
siapa pesaing beratnya, Rudy menjawab diplomatis: "Yang tampil di Dewan
tentunya sudah terseleksi dan mereka adalah orang-orang terbaik, namun saya
yakin saya akan tampil diantara yang terbaik itu," katanya optimis.
Sementara
Gusti Syamsumin yang dihubungi AP Post awal pekan tadi memilih tidak
berkomentar banyak. "Dewan kan belum diresmikan, kita lihat dan tunggu
saja waktu yang tepat nanti," katanya.
Soal
pentingnya kursi Ketua ini, Hubertus Tekuwaan berpendapat semua orang
bercita-cita ingin meraih kedudukan yang tinggi. Begitu pula menjadi Ketua
DPRD. Tapi itu tergantung kepada dewan sendiri. "Apakah ingin membuat
komitmen yang baru ataukah mengikui petunjuk lama seperti Fraksi terbesar dialah
menjadi ketua," katanya kepada Astuti dari AP Post. Dia menambahkan jika
harus memilih maka ia lebih senang bila dilakukan voting.
Dia
juga tidak sependapat jika peraih suara terbanyak langsung menjadi Ketua Dewan.
"Itu nyata tak mencerminkan demokrasi," ujarnya. Dan tak mustahil
pula, Ketua Dewan akan diduduki oleh Partai Gurem, mengingat bila partai-partai
gurem bergabung akan mempunyai jumlah
yang besar, kursi yang diperolehan parpol-parpol besar apalagi bila itu
didukung dengan partai reformis, dengan cita-cita sama untuk melakukan
perubahan. Mengingat tugas dewan tak ringan dalam mengemban visi dan misi
kedepan Kalbar.
Namun
demikian, sejauh ini bagaimana format dan mekanisme pemilihan Ketua DPRD kalbar
belum diketahui, karena keanggotannya belum diresmikan. Apakah pemilihan
berdasarkan paket Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), ataukah dipilih dengan
model lain, tergantung pada Tatib yang kelak akan dibuat Dewan sendiri. Tatib
pemilhan dimaksud, merupakan tugas awal Dewan. Dan siapakah yang akan terpilih?
yang pasti dia adalah putra terbaik Kalbar.(gusti Yusri)