Make your own free website on Tripod.com

DPRD Sanggau Akan Turunkan Tim soal Harga TBS,

Dewan Adat Desak DPRD Panggil Dirut PTPN XIII

 

Sanggau, AP Post.

      Buntut pembatalan sepihak Dirut PTPN XIII mengenai harga TBS yang telah disetujui Rp 350/kg pada pertemuan Senin lalu (6/9) melibatkan tim aplikasi bersama unsur Pemda, Direktur keuangan dan Direktur Produksi. DPRD Sanggau akan segera menurunkan tim kelapangan guna mencari duduk persolan dan solusinya.

      Ketua DPRD Sanggau Sjafei Usman bersama wakil ketua dewan Mas Agus dan Hierony Bulang ketika ditemui AP Post diruang kerjannya kemarin menggatakan dewan akan menurunkan anggotanya dalam suatu tim untuk memonitor keluhan-keluhan masyarakat petani Prisus Perindu dan Kembayan. Yang sesuai harga penetapan Tim Aplikasi semula Rp 270/Kg, pada pertamuan Senin (6/9) diputusakan harga Rp 350. Namun kembali muncul surat dari Dirut PTPN harga Rp 350/kg ditolak, harga Rp 270/kg hanya diberikan kompensasi Rp 25/kg sesui jumlah TBS yang disetor masing-masing petani.

      "Kita akan selusuri dilapangan bagaimana tanggapan masyarakat, jadi jangan sampai dimana PTPN XIII BUMN milik negara dan rakyat tidak nyambung apalagi rakyat memiliki wakilnya di DPRD. DPRD kan bapaknya rakyat jadi antara pemerintah dan rakyat  kami berupaya menjadi mediator. Kita akan mencari permasalahan dilapangan dan nantinya mencoba juga mencari solusi terbaik," ujar Sjafei.

      Dalam kejadian di PTPN XIII Pirsus Parindu dan Kembayan sejauh ini katanya masyarakat tidak merusak ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, namun laporan dari masyarakat anehnya karyawan hingga Adm perusahaan pergi meninggalkan lokasi bahkan ada yang ke Pontianak. "Kita tidak tahu kenapa mereka meninggalkan lokasi," tuturnya.

      Sesuai laporan masyarakat katanya kompleks perusahaan ketika ditinggal ada beberapa pintu kantor tidak terkunci, ini sangat disesalkannya karena bisa memancing situasi. Hal ini tidak diketahuinya secara pasti namun itu bisa mengundang kerawanan dan bisa menimbulkan masalah baru.

      Pandangan dewan kata Sjafei terhadap masalah TBS ini diharapkan Direksi berserta Dirut langsung turun kelapangan untuk melihat langsung dan mengetahui duduk persoalnnya, tidak perlu ragu-ragu karena ini menyangkut rakyat sendiri. Selain itu dengan mereka turun kelapangan bisa diketahui bagaimana kemauan rakyat, karena tujuan utama adanya perusahaan tersebut di daerah ini untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan perekonomian. Bukan semata-mata mencari keuntungan saja.

      Dengan adanya kejadian ini ungkapnya tidak mustahil akan muncul masalah lain seperti administrasi perkantoran perkantoran tidak ditempat tentunya tidak bisa komunikasi dengan masyarakat petani setempat, belum lagi dengan tidak produksinya perusahan akan berdampak kepada pendapatan perusahaan itu sendiri. Selama sekian hari tidak produksi tentu cukup banyak kerugian yang dialami. "Kita menjembatani masalah ini agar bisa diselesaikan sebaik-baiknya," tambah ketua DPRD.

      Sementara itu Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau Drs Agus Benedi menyampaikan rasa prihatinnya  adanya pembatalan kesepakatan harga TBS yang dilakukan secara sepihak, padahal sebelumnya sudah disetujui dalam forum resmi. Terlebih karena kenaikan harga TBS sangat diharapkan masyarakat petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesulitan ekonomi dalam situasi saat sekarang, apalagi masyarakat disana sangat memahami betul nasib kebersamaan petani Pir kelapa sawit sehingga melakukan upaya untuk perbaikan secara bersama-sama, namun sayangnya kenaikan harga yang sudah disetujui dibatalkan sepihak.

      Sebagai kepedulian Dewan Adat terhadap perjuangan masyarakat pihaknya berupaya mencari solusi, dan DAD akan menyurati DPRD Sanggau untuk meminta agar legeslatif mengadakan dengar pendapat dengan Direksi dan Dirut PTPN XIII, dengan dihadiri masyarakat petani. "Kita akan mendesak DPRD Sanggau untuk memanggil Direksi PTPN XIII dan mengadakan dengar pendapat didewan. Masyarakat petani perlu hadir dan Dirut harus juga hadir jangan diwakili orang lain, biar jelas masalahnya dan bisa diambil keputusan terbaik untuk kepentingan semua pihak, " ujarnya.(by)