Make your own free website on Tripod.com

Ketua Harus Paham Kesulitan Pegawai

Musda V Korpri Digelar

 

Pontianak, AP Post

Ketua Korpri Kalbar harus merupakan figur pimpinan yang mengerti cara memimpin dan menguasai permasalahan kepegawaian. Selain itu, Ketua Korpri juga harus mengetahui kesulitan yang tengah dihadapi para PNS. Kendati demikian, siapa pun yang diinginkan untuk menduduki jabatan tersebut, terpulang kembali kepada para anggotanya.

Demikian penegasan Gubernur Kalbar HA Aswin kepada pers usai pembukaan Musyawarah Daerah Korpri Kalbar kelima di Graha Korpri, Selasa (14/9). Diutarakan Aswin, Gubernur selaku penasehat organisasi, dirinya menyerahkan persoalan ini kepada peserta Musda.

Dalam Musda tersebut, sejumlah persoalan menjadi pokok bahasan para petinggi Korpri di daerah ini. Mulai dari kesejahteraan anggota Korpri, sumber daya manusia, organisasi, dan terakhir pemilihan ketua baru. Sebelumnya jabatan ketua diemban Drs H Djawari. Djawari yang saat ini menjabat Wagub Ekbang, adalah mantan Sekwilda Kalbar. Pagi ini, baru akan digelar acara pemilihan ketua baru.

"Untuk urusan pemilihan Ketua ini, kita mengedepankan demokrasi," kata Aswin menanggapi penilaian sejak beberapa tahun lalu Ketua Korpri selalu jabat Sekwilda.

Aswin menjelaskan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi oleh seorang PNS untuk mengemban jabatan Ketua Korpri. Ketua harus memahami ilmu kepemimpinan, menguasai masalah kepegawaian, berwawasan kebangsaan serta mengerti kesulitan PNS.

"Kesulitan PNS mesti dimengerti oleh Ketua, sehingga mampu membuat organisasi ini solid," ucap Aswin. Dia menambahkan, seandainya ada kriteria lain yang ditawarkan peserta Musda, bukanlah suatu masalah. "Kalau ada kriteria lain, silakan. Untuk pemilihan tersebut kita mengedepankan azas demokrasi," paparnya.

Menyinggung tentang masalah kesejahteraan PNS, seperti pemenuhan kebutuhan perumahan murah, Aswin menjelaskan termasuk hal yang sulit. Namun Pemda berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakannya. Seperti bekerja sama dengan KPR BTN.

"Pengadaan tanahnya dibantu oleh pemerintah daerah. Dan tentu kita harapkan DPRD menyetujui alokasi dana untuk keperluan tersebut," tuturnya. Mengenai pengelolaan pembangunan, Aswin mengutarakan diserahkan kepada Korpri dan KPR BTN.

Aswin juga mengutarakan tidak ingin kasus RSS Korpri Sungai Raya Dalam terulang kembali. Dia menegaskan penanganan perumahan Korpri baru harus transparan.

"Misal untuk urusan tanah, kita minta Korpri yang membebaskannya, sekalipun dananya subsidi dari pemerintah daerah," ujar Aswin yang tampak enggan menerangkan sejauh mana hasil penuntasan kasus RSS Korpri Sungai Raya Dalam. "Sejauh mana ketuntasannya, selama masih dalam penanganan Korpri, maka saya wait and see," komentar Aswin.

Menyangkut keperluan PNS bila dikaitkan dengan pemekaran wilayah, Aswin mengakui kesulitan memprediksi. "Selama ini kita prediksikan cukup, ternyata tidak cukup," ucap Aswin. Jumlah PNS yang dibutuhkan baru dapat diketahui setelah realisasi pemekaran wilayah selesai terselenggara, paling tidak tahun 2000 atau 2001.

Selain itu petunjuk dalam peraturan pemerintah tentang organisasi Kanwil dan Dinas di daerah belum konkrit. "Jadi saya susah menyebutkan bila ditanya berapa sih jumlah personil yang dibutuhkan," ucap Aswin.

Dia belum mengetahui apakah personil-personil dari pusat akan "didaerahkan" atau ditarik ke pusat. "Inilah yang kita belum tahu. Jadi sekali lagi sulit bagi saya kalau disuruh memprediksikan berapa kebutuhan personil untuk tingkat I dan tingkat II, terlebih bila dikaitkan dengan pemekaran wilayah," tandasnya. Setidaknya di Kalbar terdapat 110 ribu PNS --termasuk para Kepala Dusun sebagai penyelenggara pemerintahan umum. (bob)