Miliaran Rupiah Disubsidi Pemerintah Untuk Lakukan OPK

Pontianak, AP Post.

Untuk tetap komit dalam membantu beban masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pangan dengan harga separoh dari pasaran, mau tak mau pemerintah harus memberikan subsidi tiap bulannya, nyaris miliaran rupiah. Buktinya, kalau di pasaran harga beras kualitas medium minimal Rp 2.000 per kilogram, namun beras OPK hanya dijual Rp 1.000.

"Dengan adanya program OPK ini, masyarakat yang tak mampu merasa tertolong mendapatkan kebutuhan pokok. Dengan uang Rp 1.000 mereka sudah mendapatkan satu kilogram beras," kata Sekretaris tim OPK Dolog Kalbar Subandi kepada AP Post, Selasa (14/9) di kantornya.

Menurut dia, bila beras OPK dijalan sesuai ketentuan pemerintah yang ada, tidak ada alasan harga beras dijual kepada masyarakat di atas Rp 1.000 per kilogram. Kenapa, sebab seluruh komponen biaya mulai dari gudang Dolog hingga tiba pada titik distribusi sudah ditanggung pemerintah. Tujuannya, agar beras murah yang tujuannya untuk menolong masyarakat tidak mampu (masyarakat miskin, red) benar-benar mereka nikmati.

"Kalau tidak, ya sia-sia saja subsidi atau selisih harga dari pasaran, yang ditanggungan pemerintah. Tapi kita yakin para pengelola beras OPK yang ada dititik distribusi, tetap menjual kepada masyarakatnya dengan harga Rp 1.000 per kilogram," ujar Subandi.

Menurutnya, Dolog Kalbar tetap terus melakukan OPK beras kepada keluarga yang tidak mampu hingga akhir Maret 2000, sesuai SK Gubernur Nomor 180 Tahun 1999. Yakni tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan OPK beras bagi keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga rawan pangan.

Dikatakan pada tahun anggaran 1999/2000 hingga 10 September 1999 yang dimulai sejak Juni, sudah didistribusikan sebanyak 7.187 ton, dengan 359.365 kepala keluarga dengan 958 titik sasaran.

Jumlah beras yang telah disalurkan dalam jangka waktu sekitar 3,5 bulan itu, kata Subandi bila dikalikan dengan harga pasaran-- katakanlah Rp 2.000 per kilogram-- maka 7.187 ton bearti sekitar Rp 15 miliar. ''Dengan demikian selama 3,5 bulan itu (Juni-10 September) pemerintah mensubsidi sekitar Rp 7,5 miliar. Jadi tiap bulan separoh harga yang ditanggung pemerintah untuk OPK beras di Kalbar ini miliaran rupiah," ungkapnya.

Dikatakan, dari 7.187 ton itu pendistribusian terbesar adalah di Kabupaten Pontianak dengan volume 279 ton. Disusul Sanggau dengan jumlah 238 ton, Kapuas Hulu 149 ton, Ketapang 122 ton, Sambas 78 ton, Sintang 69 ton dan Kotamadia Pontianak 23 ton.

Namun bila dibandingkan dengan penyaluran pada tahun anggaran 1998/1999 yang berjumlah 4.364 ton dengan 269.402 KK, maka jumlah masyarakat tidak mampu pada tahun anggaran sekarang semakin bertambah. Secara otomatis volume beras juga bertambah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga Rp 1.000 per kilogram itu betul-betul segitu sampai ditangan masyarakat yang menjadi sasaran OPK.(abu)